DPRD Muratara mengecam keras dan menolak nilai SKTT Panggil BKPSDM dan Disdik
Muratara, http://medianuansasinarnews.com- Sejumlah peserta yang tidak lulus seleksi PPPK guru di Muratara bertemu dengan pimpinan DPRD Muratara, komisi 1, 2 dan 3. BKPSDM dan Disdik Kabupaten Musi Rawas Utara, kamis (28/12/2023)
Aksi protes sejumlah peserta yang tidak lulus seleksi PPPK guru 2023 di Kabupaten Muratara belum berakhir seorang peserta menuturkan, indikasi kecurangan yang terjadi terlalu nyata dan tidak bisa diterima secara nalar dan logika.
Nilai besar, lama pengabdian di pemda tidak jadi patokan lulus seleksi. Yang jadi patokan mungkin orang dekat tertentu, atau orang yang pakai cara lain,” cetusnya. Para peserta seleksi PPPK guru yang tidak lulus seleksi sepakat minta penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) dengan bobot 30 persen dihapuskan.
“Kami semua yang merasa kecewa dan yang didzolimi akan berkumpul di DPRD Muratara, Kamis besok,” katanya. Dia mengatakan, sejak dari awal tenaga honor di Kabupaten Muratara, dijadikan anak tiri.
Banyak tenaga honor daerah yang sudah mengabdi belasan tahun tapi tidak jadi prioritas saat ikut seleksi, malah peserta baru yang lulus,” bebernya. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat pengaduan resmi ke DPRD Muratara, dan meminta DPRD Muratara ikut memperjuangkan nasib mereka.
Peserta lain yang juga tak lulus seleksi, Au menjelaskan hasil test Computer Assited Test (CAT) dirinya masuk peringkat 5. Namun setelah diumumkan oleh BKPSDM Muratara melalui website pada 22 Desember 2023 tengah malam, dia turun ke peringkat 8.
Status saya P tidak ada penempatan, kalau penempatan kodenya PL,” kata guru IPS yang mengajar SMP di Kecamatan Rawas Ilir itu. Au yang telah mengabdi sejak 2013 mengaku sangat kecewa karena nilai CAT yang diperolehnya berkurang 100 poin. Terjadi pengurangan nilai karena adanya penambahan penilaian SKTT.
Menurutnya banyak guru honorer yang merasa dicurangi. “Yang paling banyak guru PGSD jumlahnya mencapai 120 orang. Sedangkan kalau guru IPS hanya tiga orang. Kami berharap hasil seleksi berpedoman dari hasil nilai murni CAT jangan ditambah SKTT,” pintanya.
Ketua DPRD Muratara, Efriyansah S.Sos. mengatakan, dewan sudah sepakat untuk menolak nilai SKTT, harus dengan nilai murni dan yang di angkat di batalkan dlu sebelum ada penyelesaian yang pasti,” ungkapnya.
Terpisah, Komisi 1 DPRD Kabupaten Muratara, Muhamad Ali mengatakan, keluhan peserta yang tidak lulus seleksi PPPK dan merasa dicurangi itu mayoritas para guru honor. “Memang ada kejadian serupa di wilayah lain, namun bisa diatasi dengan revisi regulasi penilaian,” imbuhnya.
Jurnalis, Somad Aryadi.
