Fraksi PDIP DPRD Pangandaran Dukung Pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan 2025
Pangandaran, http://medianuansasinarnews.com- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pangandaran menyatakan dukungan agar Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dibahas pada tahapan selanjutnya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Pangandaran, Jumat (25/07/2025), Fraksi PDIP menilai KUPA dan PPAS Perubahan merupakan instrumen penting untuk menyusun kembali kebijakan keuangan daerah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi nasional maupun regional.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, KUPA dan PPAS Perubahan merupakan instrumen strategis dalam menyusun kembali kebijakan keuangan daerah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi. Kami mengapresiasi penyampaian Bupati Pangandaran sebagai bentuk komitmen pengelolaan keuangan yang terukur dan akuntabel,” ujar perwakilan Fraksi PDIP.
Lebih lanjut, Fraksi PDIP menegaskan pentingnya penyusunan asumsi makroekonomi, target pendapatan, serta rasionalisasi belanja yang selaras dengan RPJMD 2025–2029. “Hal ini agar seluruh agenda pembangunan dapat berjalan berkelanjutan, berpihak kepada kepentingan publik, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Fraksi juga menekankan agar pemilihan program prioritas dilakukan secara transparan dan partisipatif, tanpa mengganggu program pelayanan dasar serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. “Kami mendorong agar program prioritas seperti penguatan sektor pariwisata, pendidikan inklusif berbasis budaya, peningkatan layanan kesehatan, serta reformasi demokrasi digital dapat dipertahankan dengan efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi,” tegasnya.
Baca juga: Polri Tegaskan Komitmen Lindungi Wartawan di Lapangan
Secara umum, Fraksi PDIP menilai Pemerintah Kabupaten Pangandaran termasuk dalam kategori pemerintahan yang memiliki semangat dan komitmen membangun serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Dengan demikian, Fraksi PDIP mendukung agar Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 dibawa ke tahap pembahasan selanjutnya. Kami siap berkontribusi aktif untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar mengakomodasi aspirasi masyarakat, memperkuat otonomi daerah, dan mencerminkan keadilan sosial,” pungkasnya.
(Rachmat)
