Pejabat DKPP Terkait Pertanyaan Media Mengenai Pelaksanaan Program Irpom dan Oplah Bungkam
Medianuansasinar.com Indramayu- Jawabarat// Setiap pejabat publik, tanpa terkecuali, memikul kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas, jujur, dan terbuka terhadap hal‑hal yang menjadi perhatian publik, termasuk pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat. Media memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial, sekaligus menjadi jembatan penyampaian informasi kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sikap tidak merespon pertanyaan yang disampaikan media kepada Plt DKPP Rory Firmansyah, S.STP., M.Si dan Tati Hartati, S.Pt. Sebagai Petugas Lapangan sekaligus pejabat/staf Lapangan DKPP Indramayu, yang aktif menangani program-program seperti Irigasi Perpompaan (Irpom) dan optimalisasi lahan (Oplah).
khususnya berkaitan dengan pelaksanaan program Irpom dan oplah yang seharusnya mengikuti juklak dan juknis, menjadi catatan penting yang perlu dicermati. Pertanyaan tersebut disampaikan melalui pesan singkat, namun tidak pernah mendapatkan jawaban sama sekali. Tindakan ini tidak bisa dipandang sekadar kelalaian komunikasi biasa.
Keterbukaan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban setiap pejabat publik. Menjawab pertanyaan masyarakat dan media bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa pejabat tersebut siap mempertanggungjawabkan sebagai fasilitator program balai penerapan lahan dan irigasi pertanian (BPLIP) kelas 1 bandung di bawah Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, sebagai instansi pelaksana, pengawas, pemantau, serta evaluator monitoring dan evaluasi.
Sikap bungkam tersebut sangat berpotensi melanggar aturan administratif, etika penyelenggara negara, serta asas keterbukaan informasi publik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pejabat seharusnya siap berdialog, menjelaskan kebijakan, menjawab temuan, dan menerima kritik, bukan bersikap defensif, menghindar, atau seolah‑olah tidak mendengar pertanyaan yang disampaikan.
Sikap tidak merespon menimbulkan kesan bahwa ada hal yang ingin ditutupi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, serta merusak citra penyelenggara negara yang seharusnya terbuka. Masyarakat dan media tidak meminta hal yang berlebihan, mereka hanya meminta jawaban yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan Irpom dan oplah, apakah sudah sesuai juklak dan juknis, dan apakah sudah sesuai dengan dokumen perencanaan rancangan usulan kerja (RUK) dan rencana kerja dan anggaran (RKA). Jangan sampai terindikasi penyimpangan dari hasil survei, investigasi dan desain (SID) yang telah disahkan, agar tidak ada penyimpangan secara administrasi.
Berdasarkan Undang‑Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 34, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib bersikap santun, profesional, akuntabel, dan berintegritas dalam menjawab kebutuhan informasi publik. Ketika pertanyaan berkaitan dengan program bantuan yang menggunakan dana publik, kewajiban menjelaskan menjadi semakin besar, karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana program itu dilaksanakan, apakah sudah sesuai aturan, dan di mana letak pertanggungjawaban secara administrasinya.(Okumis)
