Suami Diduga Eksploitasi Istri Lewat Aplikasi MiChat, Raup Rp50 Ribu dari Setiap Transaksi
GARUT, NUANSASINARNEWS.COM – Dugaan praktik eksploitasi seksual yang melibatkan hubungan rumah tangga kembali mencoreng nilai kemanusiaan. Seorang pria berinisial BCP (30), warga Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga menawarkan jasa seksual yang melibatkan istri sahnya melalui aplikasi daring MiChat demi memperoleh keuntungan pribadi.

Ironisnya, dari setiap transaksi yang ditawarkan kepada pelanggan, tersangka diduga hanya mengambil keuntungan sebesar Rp50 ribu. Sementara tarif yang dipatok kepada pelanggan berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp400 ribu untuk sekali transaksi.
Kasus tersebut terungkap setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Garut melakukan penggerebekan di sebuah tempat kos di Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangpawitan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 13 perempuan yang diduga berkaitan dengan aktivitas prostitusi.
Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan dugaan keterlibatan seorang suami yang justru berperan sebagai pengendali sekaligus admin dalam menawarkan jasa seksual istrinya sendiri, yang dalam pemberitaan ini disebut Mawar (20).

Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra, S.I.K., S.H., M.H., membenarkan pengungkapan perkara tersebut saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (20/11/2026).
“Miris, kami berhasil mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang diduga dilakukan seorang suami terhadap istrinya sendiri,” ungkap Kapolres.
Menurut keterangan kepolisian, BCP diduga telah menjalankan aktivitas tersebut selama kurang lebih enam bulan. Tersangka disebut menggunakan sejumlah akun berbeda pada aplikasi MiChat untuk menawarkan jasa seksual istrinya kepada calon pelanggan.

Dalam praktiknya, tersangka diduga memperoleh Rp50 ribu dari setiap transaksi. Bahkan, dalam satu malam, pelanggan yang berhasil diperoleh disebut dapat mencapai tiga orang, sehingga keuntungan tersangka diperkirakan mencapai Rp150 ribu per malam.
Aktivitas tersebut diduga berlangsung hampir setiap malam, mulai pukul 21.00 WIB hingga 03.00 WIB.
Polisi Dalami Dugaan TPPO dan Eksploitasi Seksual
Atas perkara tersebut, BCP telah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres menyampaikan bahwa penyidik menjerat tersangka menggunakan Pasal 420 juncto Pasal 421 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan kepolisian, tersangka terancam pidana penjara paling lama dua tahun, dengan kemungkinan pemberatan sepertiga apabila unsur yang ditentukan undang-undang terbukti terpenuhi.

Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut mengamankan satu unit telepon genggam yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas penawaran jasa seksual melalui aplikasi daring.
Namun, penyidikan belum berhenti sampai di situ. Kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya perempuan lain yang turut dilibatkan dalam praktik serupa.

Kapolres menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan untuk mengungkap secara menyeluruh jaringan maupun pola aktivitas yang diduga dijalankan tersangka.

Perlindungan Perempuan dan Penegakan Hukum Harus Diutamakan
Kasus ini menjadi perhatian serius terhadap perlindungan perempuan dari dugaan eksploitasi seksual, termasuk ketika pelaku diduga berasal dari lingkungan keluarga sendiri.
Penanganan perkara semacam ini tidak hanya membutuhkan proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan keselamatan, perlindungan, pendampingan psikologis, serta pemulihan hak perempuan yang diduga menjadi korban.
Aparat penegak hukum diharapkan mengusut secara menyeluruh kemungkinan adanya unsur paksaan, ancaman, penyalahgunaan posisi, eksploitasi, maupun keterlibatan pihak lain.
Perlu ditegaskan, penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
NUANSASINARNEWS.COM – Mengungkap dugaan eksploitasi seksual bukan sekadar membongkar praktik ilegal, melainkan juga memastikan bahwa setiap perempuan memperoleh perlindungan, martabat, dan hak asasi manusia sebagaimana mestinya.
(Redaksi)
