Kepala BPP Kroya Monitoring Program Oplah di Tanjungkerta, Kelompok Tani Sri Mulya Diapresiasi
INDRAMAYU – Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kroya, Tiryono, melakukan monitoring pembangunan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun Anggaran 2026 di Blok Kuburan, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Rabu (18/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok tani penerima bantuan pemerintah, guna memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pertanian berjalan sesuai ketentuan teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
Program Oplah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui pembangunan dan pengoptimalan infrastruktur lahan pertanian.
Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Bandung selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyalurkan bantuan tersebut kepada kelompok tani di wilayah Kabupaten Indramayu.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPP) Kabupaten Indramayu berperan sebagai fasilitator, termasuk melakukan pendataan serta verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria teknis.
Selain itu, DKPP juga menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok tani penerima bantuan, termasuk melalui monitoring langsung ke lokasi pembangunan.
Saat melakukan kunjungan, Tiryono bersama penyuluh pertanian bertemu dengan Sadin, Ketua Kelompok Tani Sri Mulya, beserta sejumlah anggota kelompok tani.
Dari hasil pengamatan di lapangan, Tiryono memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dinilai telah berjalan dengan baik, rapi, kokoh, serta sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Kelompok Tani Sri Mulya atas kesungguhan dalam melaksanakan pembangunan bantuan Oplah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Dari hasil pengamatan di lokasi, pembangunan terlihat kokoh, rapi, dan mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan. Hasilnya juga bagus,” ujar Tiryono.
Ingatkan Kelompok Tani Tidak Mengurangi Material
Dalam kesempatan tersebut, Tiryono juga mengingatkan seluruh kelompok tani penerima bantuan agar tidak melakukan perubahan, pengurangan komponen, maupun penggunaan material yang tidak sesuai dengan RAB dan spesifikasi kegiatan.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada Rencana Umum Kegiatan (RUK), spesifikasi teknis, serta dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam proses pemeriksaan atau audit oleh instansi berwenang.
Ia menegaskan, apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan, kelompok tani dapat diminta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, termasuk kemungkinan pengembalian dana apabila terdapat kelebihan atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.
Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk edukasi sekaligus langkah pencegahan agar bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi petani.
Ketua Kelompok Tani Sri Mulya: Kami Siap Dipertanggungjawabkan
Sementara itu, Sadin selaku Ketua Kelompok Tani Sri Mulya menyatakan bahwa pihaknya terbuka terhadap proses pemeriksaan maupun pertanyaan dari berbagai pihak terkait pelaksanaan pembangunan bantuan Oplah.
Ia menegaskan, selama pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan, tanpa pengurangan material maupun penyimpangan, pihaknya tidak memiliki alasan untuk menghindari proses audit atau pemeriksaan.
Sadin juga mengajak kelompok tani penerima bantuan lainnya agar tidak merasa takut ketika mendapatkan pertanyaan dari wartawan mengenai bantuan pemerintah yang diterima.
Menurutnya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab kelompok tani dalam mengelola bantuan yang bersumber dari uang negara.
“Kalau memang tidak ada pengurangan material atau penyimpangan, pertanyaan dari rekan-rekan media sebaiknya dijawab apa adanya. Kita tidak perlu takut selama pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Pengawasan dan Transparansi Jadi Kunci
Kegiatan monitoring yang dilakukan Kepala BPP Kroya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat petani.
Pengawasan di lapangan tidak hanya berfungsi untuk memastikan kualitas pekerjaan, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola bantuan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.
Kelompok tani yang melaksanakan kegiatan secara jujur dan sesuai spesifikasi patut mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, seluruh penerima bantuan juga diingatkan agar senantiasa menjaga amanah dalam mengelola anggaran negara.
Transparansi dan keterbukaan terhadap pengawasan, baik dari pemerintah, masyarakat maupun media, menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program bantuan pertanian.
(Okumis/Nuansa Sinar News)
