Kapolres Pangandaran: Rakor Antisipasi Cegah Kasus Keracunan Program MBG
Pangandaran, http://medianuansasinarnews.com-
Polres Pangandaran menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda dan instansi terkait untuk membahas langkah antisipasi serta pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rapat berlangsung di Aula Auditorium Polres Pangandaran, dipimpin langsung Kapolres Pangandaran AKBP Dr. Andri Kurniawan, S.I.K., M.H., pada Kamis (02/10/2025).
Rakor tersebut dihadiri Bupati Pangandaran Hj. Citra Pitriyami, S.H., Ketua DPRD Asep Noordin H.M.M., Dandim 0625/Pangandaran Letkol Czi Ibnu Muntaha M.Han., Kadisdikpora Dr. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd., Kadinkes Yadi Sukmayadi, S.Kep., M.M., perwakilan Kemenag, Satpol PP, Korwil SPPI, para kepala puskesmas, SPPG, serta kepala yayasan dan sekolah penerima manfaat MBG.
Baca juga: Dispangtan Kota Cimahi Berkunjung ke SDN Cibeureum Mandiri 1 Giat Sehat dan Berkebun
Bupati Pangandaran, Hj. Citra Pitriyami, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terkait kasus keracunan makanan yang sempat terjadi. “Kejadian ini harus menjadi yang pertama dan terakhir. Semua pihak harus memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang,” ujarnya.
Kapolres Pangandaran, AKBP Andri Kurniawan, menambahkan bahwa data Kemenkes mencatat hingga 26 September 2025 terdapat 90 kasus keracunan makanan di Indonesia dengan total 8.673 korban, di mana Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar. “Diperlukan strategi pengawasan terpadu mulai dari bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga laporan cepat maksimal dalam waktu 1×24 jam,” tegasnya.
Kapolres juga menyampaikan bahwa Satgas MBG telah dibentuk melalui SK Bupati. Ke depan, TNI–Polri bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan akan melakukan inspeksi rutin serta penyuluhan sanitasi untuk menjamin kualitas pangan.
Kadisdikpora, Dr. Agus Nurdin, menekankan penguatan peran Unit Kesehatan Sekolah (UKS) serta pemasangan banner SOP penanganan keracunan di seluruh sekolah penerima MBG. Sementara itu, Kadinkes Yadi Sukmayadi mengingatkan pentingnya pemeriksaan sampel makanan sebelum dikonsumsi siswa serta kewajiban penyedia makanan menjaga higienitas dapur sesuai standar kesehatan.
Ketua DPRD, Asep Noordin, menyoroti perlunya pemetaan jumlah sekolah dan siswa agar distribusi program MBG tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa semua dapur penyedia wajib memenuhi standar sanitasi, serta perlu menunjuk guru penanggung jawab untuk melakukan pengecekan makanan sebelum dikonsumsi peserta didik.
Korwil SPPI Pangandaran, Virgin, menambahkan bahwa saat ini terdapat 24 SPPG aktif dari total potensi 43 dapur. Program MBG di Pangandaran menyasar lebih dari 47 ribu penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok non-didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjamin keamanan pangan sekaligus keberlanjutan program MBG di Kabupaten Pangandaran.
(Rachmat)